KUTACANE| Mahasiswa yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutacane, Aceh Tenggara (Agara) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati, Pada Rabu 21 Agustus dan menolak untuk bertemu dengan perwakilan Pj Bupati Agara, sementara Pj Bupati sedang melaksanakan pertemuan di Kementerian Agama di Jakarta.
Dalam Menyikap hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Tenggara, Yusrizal ST kepada awak media Kamis 22 Agustus 2024 mengatakan, tudingan yang disampaikan HMI tidak didukung oleh bukti-bukti dan data valid, sehingga tudingan terhadap Pj Bupati Syakir bahwa selama menjabat tidak memberikan dampak terhadap kemajuan pembangunan Aceh Tenggara tidak berdasar, ungkap Yusrizal.
“Kita dapat merinci satu per satu hal yang disampaikan adik-adik HMI perihal kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya selama kepemimpinan pak Syakir lengkap didukung data-data dan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik,” ucap Sekda.
Kekinian perihal tudingan pengabaian terhadap sektor pertanian yang disebut telah memicu tingginya biaya produksi serta ketidakberpihakan Pemkab terhadap petani.
Selama tahun 2023, melalui Dinas Pertanian telah dilaksanakan beberapa program kegiatan, di antaranya peningkatan jalan produksi dan usaha tani, pembangunan irigasi bagi pengairan lahan pertanian, pompanisasi bagi lahan pertanian agar tidak kekeringan, penanaman padi Gogo, pelatihan peningkatan kapasitas petani, pelaksanaan pekarangan pangan lestari, serta penanaman dan pengembangan tanaman bawang merah dan cabai merah.
Di tahun 2024, kembali dilaksanakan beberapa program sekaligus pengembangan atas yang telah dilakukan di tahun 2023. Seperti halnya, pekarangan pangan lestari, peningkatan jaringan irigasi dan pembangunan irigasi air tanah dangkal, pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, dan pelatihan bagi peternak.
Selain itu, untuk menekan biaya produksi pertanian yang tinggi, telah dilakukan penyediaan dan penambahan kuota pupuk bersubsidi sehingga meningkat dari tahun 2022 sebesar 10.403 ton menjadi 12.124 ton di tahun 2023, dan kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 15.858 ton.
Bersamaan dengan itu, juga dilaksanakan pemberian bantuan berupa sarana produksi pertanian, penanggulangan dampak bencana banjir bandang maupun puso berupa bantuan benih padi dan jagung.
Juga terkait harga gabah yang sudah ditetapkan berdasarkan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan harga pasar di Aceh Tenggara masih di atas HPP. Dalam rangka stabilisasi harga jual hasil produksi pertanian juga telah dijalin kerjasama antara daerah (KAD) seperti dengan Kabupaten Karo Sumatera Utara, serta Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Sedangkan untuk memastikan ketersediaan pupuk dan pestisida bersubsidi, melalui Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) telah dilakukan pengawasan ke lapangan secara berkala terhadap pelaku usaha dan setiap temuan lapangan telah ditindaklanjuti.
Pada sektor perikanan, Pemkab Aceh Tenggra telah melaksanakan program/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan air tawar, seperti melalui penyediaan bantuan bagi pembudidaya ikan berupa benih dan pakan, bantuan pembangunan baru maupun rehabilitasi dan revitalisasi kolam bagi pembudidaya yang merugi akibat bencana banjir dan virus yang terjadi di tiga kecamatan di Aceh Tenggara.
Kemudian, pemberian bantuan sarana produksi perikanan bagi pembudidaya, pengolah, dan nelayan perikanan air tawar dii perairan umum. Juga telah dilaksanakan pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan tentang tata cara pembenihan dan budidaya yang baik.
Di sektor pariwisata, selama tahun 2023, guna meningkatkan promosi wisata, menjalin kerjasama dengan sejumlah media massa, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), dan Kelompok Pramuwisata Leuser Ketambe (KPLK), hingga persiapan Aceh Tenggara sebagai tuan rumah cabang olahraga arung jeram pada PON XXI Aceh-Sumut.
Ditambahkan Yusrizal bahwa penanganan Inflasi yang stabil, dimana tidak ada pelaporan secara berkala terkait capaian tingkat inflasi di Kabupaten Aceh Tenggara. Namun sejak awal tahun 2023 telah dilakukan upaya nyata untuk mengukur tingkat inflasi dalam upaya ini IPH pada bulan Juni menurun -1,25 persen dibandingkan dengan Maret mencapai 2,22 persen.
Kemudian Indeks Perkembamgan Manusia (IPM), Badan Pusat Statistik (BPS} merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 sebesar 72,93 persen meningkat dari tahun 2022. Dalam kurun wKtu 3 tahun IPM terus mengalami peningkatan rata-rata 1,04 persen pada tahun 2023. Angka kemiskinan Aceh Tenggara tahun 2023 menurun ,menjadi 12,45 persen atau 27,960 jiwa berkurang dari tahun 2023 sebesar 1,98persen atau 4,387 jiwa dan terjadi penurunan 0,64 persen atau 1,491 jiwa.
Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), Tahun 2023 Prevalensi Stunting Aceh Tenggara 32,9% Turun 3,8% dari Tahun 2022 yakni 36,7%. Dan berdasarkan EPPGBM Juni 2024 Prevalensi Stunting 8,44% dengan Peningkatan Capaian Kinerja Pengukuran 100%. Prevalensi Stunting hingga Juni 2024 Turun 1,32% sejak April yang berada pada angka 9,76%. Berdasarkan Capaian Pengukuran 100% e-PPGBM, Pemkab Aceh Tenggara akan Mengajukan Banding ke Kemenkes terhadap Data SKI 2023.
Dari 385 Desa terdapat 72 Desa Bebas Stunting per Juni 2024 (Desa Bebas Stunting adalah Desa yang Tidak Memiliki Kasus Baru Balita Stunting Berdasarkan Pengukuran dalam Satu Tahun). Selama ini telah dilaksanakan Konvergensi Lintas OPD melalui Intervensi Spesifik dan Sensitif. Ke depannya, akan memperkuat upaya percepatan Penurunan Stunting.
Sebagai bentuk komitmen, telah dilakukan penyelarasan target penurunan stunting dalam Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPD 2023-2026 yang telah disesuaikan dengan target nasional dan provinsi.
Sementara dalam hal menyikapi judi online dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda, Pemkab telah melaksanakan pelatihan kewirausahaan terhadap 210 orang pemuda-pemudi. Dengan harapan dapat mendorong generasi yang lebih produktif dan berdaya saing.
“Ada yang menurut kami rancu, bahwa adik-adik dan anak-anak kami di HMI menyebutkan terjadinya proyek mangkrak di Aceh Tenggara. Padahal tidak ada satu pun pelaksanaan kegiatan fisik (proyek) yang tidak terselesaikan selama periode Oktober 2022 hingga Agustus 2024 ini,” tegas mantan kepala Bappeda ini lagi.
Soal pengangguran, Yusrizal menjelaskan penyebab peningkatan Angka Pengangguran Terbuka salah satunya terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan lulusan perguruan tinggi. Sehingga tidak berkaitan dengan proyek di Aceh Tenggara. Dalam rangka memberi kesempatan kerja, bahkan Syakir telah menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) Prioritas Penggunaan Dana Desa terhadap pekerjaan fisik di desa/kute yang harus dilaksanakan melalui metode swakelola atau padat karya dengan melibatkan warga masyarakat setempat.
Sehingga kegiatan fisik dapat dilaksanakan dengan lebih bertanggungjawab dan awet sebab masyarakat terlibat langsung pada pembangunannya. Meski pada prinsipnya, penciptaan lapangan pekerjaan merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, hingga organisasi nonpemerintah.
Dari total penduduk 229.368 jiwa pada akhir tahun 2023, Aceh Tenggara berada pada peringkat ke-9 dengan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh yakni 5,00% (5.883 jiwa). Turun dari tahun 2022 yang sebesar 5,09% (5.290 jiwa).
Sebagai upaya mengatasi pengangguran adalah pemberian pelayanan penggunaan Aplikasi SIAPKERJA kepada sebanyak 158 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI); Verifikasi dan penerbitan identitas 75 Orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang diajukan oleh perusahaan penyalur oleh Dinas Dagperinaker Aceh Tenggara; Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja; serta Pelatihan dan Pemberian Alat Penunjang Berwirausaha bagi 100 Pencari Kerja.
Kepedulian terhadap daerah-daerah terpencil juga ditunjukkan Syakir dengan menghadirkan 39 lembaga pendidikan swasta dan negeri di Kecamatan Leuser yang terdiri atas 8 sekolah negeri dan 31 sekolah swasta. Baik pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), kelompok bermain swasta, pusat kegiatan belajar masyarakat, SD negeri/swasta, SMP negeri/swasta, maupun SMA.
Total siswa SD yang difasilitasi pendidikannya mencapai 1.148 dan SMP sebanyak 216 siswa. Dengan menyediakan tenaga pendidik yang diberikan tunjangan khusus karena mengajar di daerah terpencil. Guna mencukupi jumlah guru, juga diterima sebanyak 56 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus untuk ditempatkan di Kecamatan Leuser.
Penyediaan sarana prasarana pendidikan ini terus berlanjut di tahun 2023 dan 2024 dalam bentuk pembangunan ruang perpustakaan, laboratorium, kamar mandi, meubiler, serta diikuti dengan pemberian pelatihan peningkatan SDM melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara. Pemerintah kabupaten juga telah mendorong penggerak dunia pendidikan di Leuser semisal Juredah, yang merintis SD Leboh Kebo menjadi penerima penghargaan Perempuan yang Berjasa dalam Bidang Pendidikan di tingkat nasional.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga telah dikerahkan untuk melakukan pembangunan dan perbaikan atas jalur transportasi berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan kecamatan pada tahun 2023, 2024, dan pada perencanaan APBK 2025.
Selain itu, sebelum dilaksanakannya demo mahasiswa HMI Cab. Kutacane, pada Senin, 19 Agustus 2024 yang lalu, Sekda didampingi Kadis Parpora telah mengundang dan duduk bersama HMI berdiskusi dan menyarankan kepada mereka jika ada hal-hal yang ingin disampaikan tentang kinerja Pj. Bupati atau ada saran dan masukan lain yang arahnya untuk perbaikan ke depannya dapat disampaikan dengan cara audiensi atau berdiskusi ke Pemkab Aceh Tenggara, tidak harus berdemo turun ke jalan.
“Kami siap menjadwalkan waktu audiensinya. Selain itu juga disampaikan bahwa setiap periode 3 bulan sekali, para Pj. Kepala Daerah se-Indonesia, termasuk Pak Syakir, kinerjanya dievaluasi secara terukur oleh Irjen Kemendagri terhadap 3 aspek dengan 111 indikator,” pungkas Sekda mengakhiri.
(Laporan Salihan Beruh)
