Gayo Lues – Tokoh LSM sekaligus Mantan Ketua Panwaslu Saparudin Telpi selaku penggiat Forum Masyarakat Pembela Kebenaran (FMPK) Dikabupaten Gayo Lues, menghimbau agar masyarakat tidak percaya iming – iming calon kepala Daerah, apalagi sampai akan dimasukan honor dan sebagainya.
Dikarenakan pegawai honorer di instansi pemerintah resmi dihapus pada tahun 2024 ini,dan Semua Instansi Pemerintahan juga sudah dilarang untuk merekrut honorer baru Untuk dipekerjakan di instansi manapun,sebutnya kepada beberapa media Kamis (12/9/2024).
Keputusan itu berdasarkan revisi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) 31 Oktober lalu di Jakarta.
Adapun larangan pengangkatan honorer baru diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU ASN, yang menyatakan pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.
“Sudah menjadi pengalaman bagi kita, setiap caleg ataupun calon pemimpin akan membuat strategi iming-iming honor, bantuan rumah dan bantuan lainnya, sebab peraturan pemerintah sering sekali berubah-ubah setiap tahunnya, jika berkata akan jangan menjadikan patokan belum tentu tahun depan kewenangan jabatan pejabat itu masih di tempat yang sama, akhirnya kita sebagai masyarakat selalu tertipu,” karena tipu daya super power ngibul yang kita dengar itu”, Ungkap Saparudin Telpi.
Memang benar berbagai cara dilakukan oleh oknum-oknum politisi apalagi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, teleportasipun di buka, calo bergentayangan dari pasar hingga gedung parlemen membawa bermacam iming-iming untuk merayu rakyat sekaligus untuk melakukan pembodohan publik.
“Perlu kami tegaskan setelah selesai nanti pemilihan kepala daerah agar ASN yang menjabat benar – benar bertujuan untuk kesejahteraan rakyat jangan bekerja untuk Asal Bapak Senang alias (ABS), jemputlah anggaran untuk daerahmu demi saudaramu di Kabupaten Gayo Lues, banyak sekali program yang bisa di lakukan untuk merengentaskan kemiskinan, dan sekaligus untuk menciptakan lapangan kerja agar angka pengaguranpun dapat dikurangi jangan semata-mata pengurangannya menjadi tenaga honor saja”. Tambahnya.
dijelaskan Safarudin Telpi,apabila kedepannya masih ada oknum Pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bunyi dalam Pasal 65 ayat (3).
Dan Sebelumnya juga, Pemerintah Melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas sempat menyatakan rencana menghapus 2,3 juta tenaga honorer pada November 2023. Namun, rencana ini dibatalkan.
Meski dibatalkan, Anas mengatakan pemerintah tetap tidak diperbolehkan merekrut tenaga honorer baru. (TIM)
