Makassar- Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), melakukan orasi didepan kantor Direktorat Lalulintas Polda Sulsel di jalan AP.Pettarani Makassar, Kamis, (20/06/2024).
Dalam Orasinya, Serikat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) tersebut, diantaranya menolak Persyaratan Pengurusan SIM, SKCK dan Pengurusan Administrasi lainnya yang mewajibkan menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Ditlantas Polda Sulsel melalui Kasubdit Regident AKBP Restu Wijayanto SIK, menerima dengan baik aspirasi dari Konfederasi Serikat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Makassar dan siap berdiskusi untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
AKBP Restu Wijayanto SIK, mengatakan, dasar dari kebijakan pemberlakuan kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat wajib pada beberapa sektor pelayanan yaitu pada UU No. 40 Th 2004, yang mewajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia.
“Kebijakan pemberlakuan kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat wajib dibeberapa pelayanan yaitu berdasar pada UU No. 40 Th 2004, yang mewajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yg bekerja di Indonesia minimal 6 bulan untuk menjadi peserta JKN dan selanjutnya terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jaminan Kesehatan Nasional pada 30 Kementrian dan Lembaga termasuk Polri, yang di dalamnya mengatur mengenai kewajiban masyarakat termasuk pemohon SIM menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan, ” Terangnya.
Selanjutnya, kata AKBP. Restu Wijayanto, berdasarkan amanat dan perintah tersebut maka lahirlah Peraturan Kepolisian Negara Repubik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, ini baru tahap uji coba. Uji coba ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pemohon SIM, ” Ujarnya.
Lebih lanjut Kasubdit Regident AKBP Restu Wijayanto SIK, menambahkan, jika pemohon yang belum memiliki BPJS Kesehatan, ataupun belum menjadi peserta aktif, tetap dapat melakukan permohonan pembuatan SIM hingga SIM diserahkan, namun tetap akan dihimbau maupun diingatkan terkait persyaratan yang sudah tertuang pada Perpol No.2 Tahun 2023 Pasal 9 Ayat 1 Huruf a Butir 5a (“melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional”) dan Pasal 25 Ayat (2) Huruf d (““menyerahkan SIM kepada pemohon dan meminta bukti kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi pemohon yang belum menyerahkan pada saat pendaftaran”).
“Jika pemohon yang belum memiliki BPJS Kesehatan, ataupun belum menjadi peserta aktif, tetap dapat melakukan permohonan pembuatan SIM hingga SIM diserahkan, namun tetap akan dihimbau maupun diingatkan terkait persyaratan yang sudah tertuang pada Perpol No.2 Tahun 2023 Pasal 9 Ayat 1 Huruf a Butir 5a dan Pasal 25 Ayat (2) Huruf d,” Tandasnya.
Untuk diketahui, saat ini Uji coba implementasi pada 7 Polda diantaranya Polda Aceh, Polda Sumbar, Polda Sumsel, Polda DKI Jakarta, Polda Kaltim, Polda Bali dan Polda NTT yang akan dilaksanakan pada periode Juli-September 2024.
Setelah uji coba implementasi tersebut dilaksanakan, maka akan dilakukan Analisa dan Evaluasi untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya.
